1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan dalam masa membenahi program pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan di berbagai bidang dan sektor tersebut merupakan upaya untuk menunjang kemajuan perekonomian negara, yang nantinya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara juga rakyatnya. Maka dari itu, hasil pembangunan harus mampu dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu saja. Karena pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran rakyat, maka dari itu berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap masyarakat.[1]

Sekalipun Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, tetapi tidak tidak menutup kemungkinan dan bahkan teknologi sudah sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan di Indonesia. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa banyak sekali dampak juga perunahan terhadap Indonesia. Globalisasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan dan mengkonsolidasikan suatu unifikasi dunia ekonomi, satu sistem ekologi, dan satu jaringan komunikasi yang melingkupi seluruh dunia.[2]

Pengaruh dari globalisasi salahs satunya yaitu pola kerja secara global telah berubah secara drastis dalam waktu tiga puluh tahun terakhir. Hal ini terjadi akibat adanya peurbahan gelombang besar yang mengakibatkan gangguan baru (a new wave of disruption) yang saat ini melanda dunia. Fenomena ini disebut revolusi Industri 4.0 atau revolusi digital. Proses relokasi industri dari Eropa dan Amerika menuju Asia (Indonesia, Vietnam, Thailand, Pakistan, India, dll) dan Amerika Latin (diwakili oleh Brazil) dimulai sejak tahun 1970-an. Dampak  relokasi industri adalah aplikasi otomatisasi yang intensif dan massif yang merubah persyaratan pekerjaan yang bersifat digital. Sumber daya manusia (SDM) yang tidak menguasai literasi digital cepat atau lambat akan tersingkir.[3]

Faktor penting lain penyebab terjadinya revolusi industri 4.0 adalah akibat pengaruh kapitalisme keuangan (financial capitalism). Thompson dan harley, didukung Lazonick menyatakan bahwa situasi bisnis saat ini telah keluar dari tatanan Knowledge Based Economics (KBE). dampak dari revolusi industri 4.0 adalah terbentuknya pasar yang hiperkompetitif. Menurut Handy, pasar hiperkompetitif menuntut kreatifitas dan inovasi, menguras sumber daya keuangan dan dapat mengucilkan SDM dari lingkungan industri karena alasan efisiensi.[4]

Memasuki era globalisasi, otomatisasi, dan revolusi industri 4.0, disamping mengandung banyak positif, tentu dapat menimbulkan masalah baru diberbagai sektor, salah satunya yaitu sektor ketenagakerjaan. Di tambah lagi dengan masuknya Indoesia ke dalam pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Maka dari itu, timbul juga tantangan baru bagi para tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar mereka juga mempertahankan posisi dan kedudukan mereka supaya sektor-sektor pekerjaan di Indonesia tidak dikuasi asing, atau bahkan pekerja Indonesia harus menjadi kompetitor yang unggul dalam dunia kerja di luar Indonesia dan memiliki posisi tawar yang baik. Indonesia harus mampu menjawab dan mengantisipasi segala tantangan dan masalah yang timbul di era revolusi industri 4.0 ini.

Revolusi industri 4.0 memberi banyak tantangan transformasi ketenagakerjaan yang harus diantisipasi semua pihak. Tantangan transformasi ketenagakerjaan diantaranya adalah tantangan transformasi keterampilan, tantangan transformasi pekerjaan, dan transformasi masyarakat. Pekerja sebagai sumber daya manusia yang menghasilkan jasa, tentunya harus mampu menghadapi berbagai tranformasi ketenagakerjaan yang merupakan tantangan di era pasar bebas dan revolusi industri 4.0 ini.

Untuk meningkatkan dan memperkuat posisi tawar tenaga kerja Indonesia baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, akses peningkatan kompetensi yang massif serta kehadiran negara melalui jaminan sosial yang mampu melindungi pekerjaan dan pendapatan warga negaranya menajdi sangat krusial dalam menghadapi revolusi industri 4.0.[5] Selain itu, peran pemerintah juga sangat menentukan nasib para tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan dunia industri dalam mengantisipasi semua tantangan ketenagakerjaan yang muncul di era revolusi industri ini.

Pemerintah Indonesia memiliki tugas dalam melindungi warga negaranya, salah satunya yaitu tenaga kerja dan harus melakukan upaya agar tenaga kerja Indonesia menjadi kompetitor yang unggul dan memiliki posisi tawar yang kuat di dunia ketenagakerjaan pada era pasar global dan revolusi indusri 4.0, agar tidak tergantikan oleh tenaga kerja asing yang notabene-nya memiliki kompetensi yang baik. Bentuk perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia dapat berupa kebijakan-kebijakan dan regulasi yang nantinya akan menjadi kaidah penuntun dan kaidah pelindung bagi tenaga kerja Indonesia juga pemerintah itu sendiri. Selain itu, upaya tersebut juga akan menjadi jawaban atas segala tantangan di era revolusi industri 4.0 agar tenaga kerja Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat baik itu sektor ketenagakerjaan di Indonesia maupun di pasar global.

Berdasarkan pemaparan latas belakang masalah diatas, maka Penulis lebih lanjut akan membahas dalam makalah ini, yang berjudul Upaya Hukum dan Regulasi Pemerintah untuk Memperkuat Posisi Tawar Pekerja Indonesia Menghadapi Arus Perubahan Global dan Kemajuan Teknologi Era Revolusi Industri 4.0.

  • Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam makalah ini adalah:

  1. Bagaimana upaya hukum pemerintah untuk memperkuat posisi tawar pekerja Indonesia dalam menghadapi arus perubahan global dan revolusi industri 4.0?
  2. Bagaimana upaya mempersiapkan pekerja Indonesia dalam menghadapi  pasar global dan revolusi industri 4.0?
  •  

BAB II

Upaya Hukum dan Regulasi Pemerintah untuk Memperkuat Posisi Tawar Pekerja Indonesia Menghadapi Arus Perubahan Global dan Kemajuan Teknologi Era Revolusi Industri 4.0

  1. Tinjauan terhadap Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Kita telah melihat banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang telah memasukkan gerakan ini ke dalam agenda nasional mereka sebagai salah satucara untuk meningkatkan daya saing di kancah pasar global. Revolusi Industri 4.0  pasti akan menuju Indonesia dan kita siap untuk mengimplementasikannya.[6]

Istilah Industri 4.0 secara resmi lahir di Jerman saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Industri 4.0 ini menjadi bagian dari kebijakan pembangunan Jerman yang disebut High-Tech Strategy 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dunia manufaktur.[7]

Kagermann mengartikan bahwa Industri 4.0 adalah integrase dari Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Thing nd Services (LoT dan LoS) ke dalam proses industri meliputin manufaktur dan logistik serta proses lainnya. CPS adalah teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrase antara proses fisik dan komputasi (teknologi embedded computers dan jaringan) secara close loop.[8] Hoedi Praseto dan Wahyudi Sutopo mengartikan Industri 4.0 sebagai era industri dimana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan Cyber Physical System (CPS) guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi yang sudah ada dati setiap proses industri.[9]

Menurut Herman, ada empat desain prinsip inudstri 4.0. Pertama, interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP). Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi: (a) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat; (b) kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman; (c) meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk mebuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin.[10]

Kemajuan teknologi pada era Industri 4.0 ini tentu membawa perubahan yang sangat pesat pada pola pikir dan aktivitas secara keseluruhan. Tentu ini merupakan tantagan seluruh negara dunia saat ini. Mau tidak mau, semua negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Espon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akdemisi, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang.[11]

Baik teknlogi maupun disrupsi, adalah kekuatan eksogen dimana manusia tidak memiliki kendali terhadapnya. Manusia secara keseluruhan bertanggung jawab untuk membimbing evolusinya, dalam keputusan yang dibuat setiap harinya sebagai warga negara, konsumen, dan investor. Sehingga masyarakat harus memahami peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk membentuk Revolusi Industri 4.0 dan mengarahkannya menuju masa depan yang mencerminkan tujuan dan nilai bersamanya sebagai manusia. Namun untuk melakukan hal dimaksud perlu dikembangkan pandangan bersama yang komprehensif dan global tentang bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan dan membentuk kembali lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan manusia.[12]

  • Upaya Hukum Pemerintah untuk Memperkuat Posisi Tawar Pekerja Indonesia dalam Menghadapi Arus Perubahan Global dan Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai masalah, dapat juga dikatakan sebagai tantangan. Dengan masuknya Indonesia ke dalam revolusi industro 4.0 dan pasar global, sudah tentu keadaan industri di Indonesia akan berubah, disamping itu, karena teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat, maka karakter pekerjaan pun akan berubah. Selain karakternya yang berubah, pola kerjanya pun pasti akan berubah. Revolusi industri 4.0 dapat diakui memang akan menghilangkan profesi dan pekerjaan tertentu karena diambil alih dengan metode komputasi, robotisasi, dan otomatisasi. Namun demikian, tak menutup kemungkinan era revolusi industri 4.0 ini juga akan melahirkan profesi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Berkaca dari masalah yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah dan paragraf di atas, sudah pasti pekerja Indonesia akan mengalami tantangan-tantangan yang ditimbulkan karena era revolusi industri 4.0 ini. Pekerja Indonesia harus mampu bersaing dan berusaha dengan maksimal supaya memiliki kompetensi yang mumpuni, keahlian yang baik sesuai bidangnya, mampu menyesuaikan dan mau belajar dengan segala bentuk perubahan teknologi, serta memiliki keberanian untuk bersaing dan menjadi kompetitor pekerja asing.

Di era milenial ini, pekerja Indonesia tidak bisa lagi hanya berkutat pada isu-isu kovensional yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Pekerja Indonesia harus memperhatikan dan mempelajari untuk memulai memasuki pasar tenaga kerja yang mampu bersaing dengan pekerja asing yang memiliki kompetensi dan keahlian lebih bagus dan mampu menguasai teknologi. Apabila pekerja Indonesia tidak mampu bersaing, maka kedudukannya dan keberadaannya akan dalam bahaya, salah satunya yaitu tergantikan oleh pekerja asing. Maka dari itu pekerja Indonesia harus berjuang supaya mamiliki kedudukan yang kuat dan memiliki posisi tawar yang meningkat di pasar global.

Untuk mencapai hal tersebut, tentu harus ada peran serta dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pembentuk regulasi. Pemerintah harus melakukan upaya supaya pekerja Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dan terus meningkat, sehingga dengan masuknya Indonesia ke dalam Revolusi Industri 4.0 ini pekerja Indonesia tetap bisa bekerja sesuai dengan keahliannya dan tidak terganti posisinya oleh pekerja-pekerja asing. Dan pekerja Indonesia juga harus mampu masuk ke dalam pasar global sehingga mampu bersaing dengan pekerja asing di negara lain. Pekerja Indonesia harus lebih kreatif, inovatif, kompetitif, dan terampil.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi era revolusi industri ini yaitu, pada tanggal 30 April sampai dengan 4 Mei 2018, Menteri Perindustrian, melakukan kunjungan kerja ke dua negara, Ceko dan Jerman. Kunjungan ini dilakukan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia menerapkan Industri 4.0 dan meningkatkan investasi. Jerman merupakan negara pertama yang membuat roadmap mengenai implementasi ekonomi digital. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.[13]

Banyak sekali strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan posisi tawar dan keahlian pekerja Indonesia di era revolusi industri 4.0 ini. Dalam Making Indonesia 4.0 ada 10 prioritas nasional yang merupakan roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0 untuk mencapau 10 besar ekonomi terkuat dunia di tahun 2030. Dalam 10 prioritas tersebut, ada beberapa strategi yang dapat meningkatkan posisi tawar pekerja Indonesia, atau bahkan melahirkan pekerjaan baru yang bisa mengurangi masalah pengangguran, yaitu: (1) memberdayakan UMKM; (2) menarik minat investasi asing; (3) Peningkatan kualitas SDM; dan (4) harmonisasi aturan dan kebijakan.

4 poin di diatas merupakan upaya-upaya hukum pemerintah dalam meningkatkan dan memperkuat posisi tawar pekerja Indonesia di era globalisasi ini. Pemerintah harus membentuk regulasi dengan melakukan harmonisasi sesuai dengan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia dengan teknologi era revolusi inudstri 4.0. Kementerian-kementerian terkait harus bekerjasama dalam membentuk regulasi untuk mendukung daya saing pekerja Indonesia baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, Pemerintah juga harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan industri-industri dalam membuat dan menetukan kebijakan yang diperlukan sektor ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 ini. Apabila regulasi sudah baik, SDM memiliki kualitas yang baik dan memiliki posisi tawar yang kuat, maka sudah pasti investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan memperkerjakan pekerja Indonesia.

Pemerintah disamping harus membuat regulasi dan kebijakan, juga harus memastikan kompetensi sumber daya manusia apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan industri yang berbasis teknologi atau belum. Maka dari itu, kerjasama pemerintah dengan kementerian-kementerian terkait juga dengan dunia industri dan pengusaha sangatlah penting dan dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi tawar pekerja Indonesia baik itu di dunia kerja di Indonesia atau di pasar global.

  • Upaya Mempersiapkan Pekerja Indonesia dalam Menghadapi Pasar Global dan Revolusi Industri 4.0

Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui implementasi revolusi industri 4.0. Banyak sekali stratgei yang harus dipersiapkan dalam menghadapinya, terlebih lagi pekerja Indonesia harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi pasar global dan revolusi industri 4.0 ini. Wajah dunia ketenagakerjaan dan sumber daya manusia sudah pasti harus berubah seiirng dengan berjalannya pasar global dan kemajuan teknologi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor kunci dari keberhasilan dalam meningkatkan laju perekonomian Indonesia dalam menghadapi dan masuknya Indonesia ke dalam revolusi industri 4.0. maka dari itu, revolusi industri 4.0 ini harus dijadikan peluang oleh pemerintah dan pekerja Indonesia agar menjadi pekerja yang berdaya saing tinggi baik itu di pasar global MEA maupun di mata dunia.

Kementerian Perindustrian telah menetapkan empat langkah startegis dalam menghadapi Industri 4.0. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan tersebut adalah: Pertama, mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, terutama dalam menggunakan teknologi internet of things atau meningatkan kemampuan internet dengan lini produksi di industri. Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah (IKM) akan mampu menembus pasar ekspor melalui program E-smart IKM. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal dalam perindutrian nasional seperti Big Data, Autonomous Robots, Cybersecurity, Cloud, dan Augmented Reality. Keempat, mendorong inovasi teknologi melalui pengembangan start up dengan memfasilitasi inkubasi bisnis agar lebih banyak wirausaha berbasis agar lebih banyak wirausaha berbasis teknologi di wilayah Indonsia.[14]

Era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan sekaligus peluang. Maka dari itu pemerintah memandang sangat perlu untuk menyaipakn tenaga kerja dan sumber daya manusia yang mumpuni dan terampil. Salah satunya dengan penguatan sekolah vokasi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat Grand Design Pelatihan Vokasi. Pemerintah memberikan akses yang seluas-luasnya untuk tenaga kerja atau pencari kerja mengikuti pelatihan baik di Balai Latihan Kerja (BLK), industri, atau program magang yang diharapkan bisa masuk ke pasar kerja adn berwirausaha.[15]

Selain itu, untuk meningkatkan daya tarik terhadap tenaga kerja Indonesia, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan kerja inklusif (inclusive labor market policy). Kemudian, disamping itu pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan tngkat kompetensi serta, redistribusi pendapatan dan aset, yang berarti lebih banyak jaminan sosial untuk individu yang lemah dan Usaha Mikron, dan Menengan (UMKM) menjadi faktor penting. Kementerian Ketenagakerjaan telah menggelar program-program pelatihan dan sertifikasi APBN di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).[16]

Salah satu lembaga yang mendukung kegiatan sertifikasi tenaga kerja yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk seluruh profesi. BNSP merupakan badan independen yang bertanggungjawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Terdapat 2 prinsip yang menjadi dasarnya, pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (demand driven), kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (Comptency Based Training/CBT).[17]

Dengan demikian, dalam rangka menghadapi iklim ekonomi di era globalisasi harus menciptakan Competitive Advantage atau keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas dan produktivitas produk jasa yang upayanya adalah dengan sistem standarisasi dan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Indonesia.[18]

Selain upaya-upaya yang sudah disebutkan di atas, pemerintah juga harus menerapkan kebijakan link and match untuk memastikan kompetensi sumber daya manusia/tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dengan industri yang berbasis teknologi. Pemerintah mengambil pula kebijakan masifikasi pelatihan  kerja dan sertifikasi profesi. Strategi ini dibingkai dalam kebijakan triple skilling, yaitu skilling, up skilling, dan re-skilling. Ketiga kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja terampil (skilled workers) sekarang dan di masa yang akan datang.[19] Selain itu, pemerintah juga harus bekerjasama dan mengajak dunia industri untuk menghadapi tantangan dan menciptakan peluang ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 agar tenaga kerja Indonesia kompeten dan memiliki posisi tawar yang tinggi.

Menteri Perindustrian, mengatakan selain perlu penguasaan teknologi, sumber daya manusia terampil juga berperan penting dalam upaya menyukseskan implementasi industri generasi keempat atau biasa disembut industri 4.0. wawasan dan pengetahuan akan dapat memahami peluang serta mampu menghadapi tantangan saat ini. Bahkan mereka akan menjadi agen perubahan dalam mentransformasika ke arah ekonomi digital. Jadi, soft skills dalam hal pengembangan kemampuan dan kepemimpinan juga diperlukan untuk dapat mengambil keuntungan dari penerapan industri 4.0. maka dari itu, salah satu langkah prioritas dan menjadi kunci impelemntasi dari peta jalan Making Indonesia 4.0 adalah membangun SDM berkualitas. Apalagi Indonesia akan menikmati dominasi jumlah penduduk usia produktif pada 10 tahun ke depan. Bonus demografi ini diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.[20]

BAB III

PENUTUP

  1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, simpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

  1. Revolusi Industri 4.0 bukan hanya menimbulkan masalah, tetapi juga menjadi tantangan baik itu bagi pemerintah maupun bagi para pekerja di Indonesia. Maka dari itu, untuk dalam meningkatkan posisi tawar pekerja Indonesia agar mampu bersaing dengan pekerja-pekerja asing di era globalisasi dan revolusi industri ini, pemerintah melakukan upaya hukum melalui pembentukan kebijakan dan regulasi sesuai yang diamanatkan dalam 10 prioritas pada roadmap Making Indonesia 4.0, yang dibentuk oleh pemerintah. Kebijakan dan regulasi yang dibentuk pemerintah tersebut, tidak hanya untuk meningkatkan posisi tawar pekerja Indonesia baik itu di dalam maupun di luar negeri, tetapi juga melindungi kedudukan pekerja Indonesia supaya Indonesia tidak di dominasi oleh pekerja-pekerja dari luar Indonesia.
  2. Banyak sekali upaya-upaya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi revolusi industri 4.0, salah satunya di sektor tenaga kerja. Di era yang berbasis teknologi ini, pemerintah mempersiapkan pekerja Indonesia dengan cara seperti mendorong pekerja supaya meningkatkan kompetensi dan keahliannya, melakukan program-program pelatihan dan sertifikasi profesi, meningkatkan keahlian di bidang vokasi, serta membuat kebijakan-kebijakan skilling, up skilling, dan re-skilling. Ketiga kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja terampil (skilled workers) sekarang dan di masa yang akan datang. Upaya-upaya inilah yang bisa menjadi jawaban dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan bisa meningkatkan posisi tawar pekerja Indonesia sehingga mampu menjadi kompetetior yang berkualitas bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar global.
  •  
  • Saran
  • Sebaiknya pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi dan kebijakan sesuai dengan perkembangan dalam revolusi industri 4.0, supaya dalam pengimplementasiannya ada kaidah penuntun yang bisa menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan pasar global dalam meningkatkan posisi tawar pekerja Indonesia. Karena dalam 10 prioritas roadmap Making Indonesia 4.0 diamanatkan perlu adanya harmonisasi aturan dan kebijakan yang merupakan salah satu startegi dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
  • Dalam rangka mempersiapkan pekerja Indonesia dalam menghadapi era revolusi 4.0 dan pasar global supaya memiliki posisi tawar yang tinggi dan berkompeten, pemerintah perlu bekerjasama bukan hanya dengan kementerian-kementerian atau instansi terkait, tetapi juga perlu adanya kerjasama dengan dunia industri juga, serta dengan institusi-instusi pendidikan.
  •  

DAFTAR PUSTAKA

“Airlangga: Tenaga Kerja jadi Tantangan Industri 4.0”, https://www.wartaekonomi. co.id/read 206452/ airlangga-tenaga-kerja- jadi-tantangan-industri-40.html, diakses 2 Januari 2019.

“Hadapi Revolusi Industri 4.0, Siapkan Tenaga Kerja Terampil”, https:// ekbis. sindonews. com /read /1350016/34/hadapi- revolusi-industri-40-siapkan -tenaga-kerja-terampil-1540779103, diakses 2 Januari 2019.

“Making Indoesia 4.0”, www.kemenperin.go.id/download/18384, diakses pada tanggal 30 Desember 2018.

“Pemerintah Ajak Industri Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Revolusi Industri 4.0”, http://www.tribunnews.com /kilas-kementerian/2018/11/26 /pemerintah-ajak-industri-antisipasi-tantangan-ketenagakerjaan-revolusi-industri-40, diakses 30 Desember 2018.

“Soft Skill Jadi Kunci Generasi Z Bisa Hadapi Revolusi Industri 4.0”. https://ekonomi. kompas .com /read/2018/10/19/155500826/soft- skill-jadi-kunci -generasi-z-bisa-hadapi-revolusi-industri-4.0, diakses 2 Januari 2019.

“Tiga Tantangan Pekerja Era Revolusi Industri 4.0”, https:// ekbis.sindonews. com/read /1350016 /34/ hadapi-revolusi-industri -40-siapkan-tenaga-kerja -terampil-1540779103, diakses 2 Januari 2019.

Apklindo. “Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi TKI di Luar Negeri”. http://apklindo.org/sertifikasi-kompetensi-kerja-bagi-tki-di-luar-negeri/, diakses 14 Oktober 2018.

Astuti, Budi. Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKI/TKW PLRT). Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: UNDIP, 2008.

Budhijanto, Danrivanto. Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0. Bandung: Logoz Publishing, 2018.

Djumiadji, FX . Perjanjian Pemborongan. Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987.

Haryono, Siswoyo. Re-Orientasi Pengembangan SDM Era Digital pada revolusi Industri 4.0, Makalah pada The Nation Conference on Management and Business (NCMAB) 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta: UMY, 2018.

Panjaitan, Marojahan JS. Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.

Prasetyo, Hoedi. “Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset”. Jurnal Teknik Industri UNDIP Vol. 13 No. 1 (Januari 2018).

Satya, Venti Eka. “Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0”. Info Singkat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vo. X No. 09/I/Puslit/Mei/2018 (Mei 2018).

Yahya, Muhammad. Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Profesor Tetap dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Tanggal 14 Maret 2018.


[1] FX Djumiadji, Perjanjian Pemborongan (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987), hlm. 1.

[2] Danrivanto Budhijanto, Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0 (Bandung: Logoz Publishing, 2018), hlm. 110.

[3] Siswoyo Haryono, Re-Orientasi Pengembangan SDM Era Digital pada revolusi Industri 4.0, Makalah pada The Nation Conference on Management and Business (NCMAB) 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , (Yogyakarta: UMY, 2018), hlm. 3.

[4] Siswoyo Haryono, Ibid.

[5] Lihat pendapat Khairul Anwar, Sekretaris Jenderal Kemernterian Ketenagakerjaan Indonesia dalam “Pemerintah Ajak Industri Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Revolusi Industri 4.0”, http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2018/11/26/pemerintah-ajak-industri-antisipasi-tantangan-ketenagakerjaan-revolusi-industri-40, diakses 30 Desember 2018.

[6] Lihat kata sambutan dari Manteri Perindustrian Republik Indonesia dalam “Making Indoesia 4.0”, www.kemenperin.go.id/download/18384, diakses pada tanggal 30 Desember 2018.

[7] Hoedi Prasetyo, “Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset”, Jurnal Teknik Industri UNDIP Vol. 13 No. 1 (Januari 2018), hlm. 18.

[8] Ibid., hlm. 19.

[9] Ibid.

[10] Muhammad Yahya, Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Profesor Tetap dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Tanggal 14 Maret 2018, hlm. 3.

[11] Marojahan JS Panjaitan, Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018), hlm. 207.

[12] Danrivanto, Teori Hukumop.cit., hlm. 206.

[13] Venti Eka Satya, “Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0”, Info Singkat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vo. X No. 09/I/Puslit/Mei/2018 (Mei 2018), hlm. 19.

[14] Venti Eka Satya, Strategi Indonesia … op.cit., hlm. 21.

[15] Hadapi Revolusi Industri 4.0, Siapkan Tenaga Kerja Terampil, https:// ekbis. sindonews. com /read /1350016/34/hadapi-revolusi-industri-40-siapkan-tenaga-kerja-terampil-1540779103, diakses 2 Januari 2019.

[16] Tiga Tantangan Pekerja Era Revolusi Industri 4.0, https:// ekbis.sindonews. com/read /1350016 /34/ hadapi-revolusi-industri-40-siapkan-tenaga-kerja-terampil-1540779103, diakses 2 Januari 2019.

[17] Apklindo, “Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi TKI di Luar Negeri”, http://apklindo.org/sertifikasi-kompetensi-kerja-bagi-tki-di-luar-negeri/, diakses 14 Oktober 2018.

[18] Budi Astuti, Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKI/TKW PLRT), Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: UNDIP, 2008), hlm. 3.

[19] Soft Skill Jadi Kunci Generasi Z Bisa Hadapi Revolusi Industri 4.0, https://ekonomi. kompas .com /read/2018/10/19/155500826/soft-skill-jadi-kunci-generasi-z-bisa-hadapi-revolusi-industri-4.0, diakses 2 Januari 2019.

[20] Airlangga: Tenaga Kerja jadi Tantangan Industri 4.0, https://www.wartaekonomi. co.id/read 206452/ airlangga-tenaga-kerja-jadi-tantangan-industri-40.html, diakses 2 Januari 2019.

.

Categories: Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
en_USEnglish